PELANTIKAN WALIKOTA MADIUN DIWARNAI AKSI DEMO

MADIUN. Pelantikan Walikota dan wakil Walikota Madiun terpilih, Bambang Irianto dan Sugeng Rismiyanto di Gedung Graha Baktu Praja, Rabu (29/4) diwarnai aksi demo.

Sekitar 50 warga Kota Madiun yang mengatas namakan Forum Rakyat Madiun Menggugat (FRMM) melakukan aksi demo di Alun-Alun dan perempatan Tugu Kota Madiun. Mereka menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih, yang tengah dilantik oleh Gubernur Jatim, Sukarwo.

Alasan penolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang baru. Karena dinilai saat pemilihan Walikota Madiun yang lalu banyak terjadi kecurangan. Sedangkan panitia pengawas setempat tidak tegas dalam memberikan tindakan, kata Firman Koordinator Aksi.

Dia menilai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang baru adalah cacat hukum, karena dilakukan tidak sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang benar.

Dan banyak sekali ditemukan dugaan kecurangan pilkada yang melawan hukum. Salah satu di antaranya adalah dugaan kasus politik uang maupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Namun meski diketahui banyak kecurangan, para lembaga penyelenggara pilkada, seperti KPU dan panwas terkesan setengah hati untuk menindaklanjuti.

Massa memulai aksinya dari Alun-Alun Kota Madiun, lalu bergerak menuju perempatan Tugu. Namun sesampai di lokasi Tugu, massa dilarang mendekati gedung Graha Bakti Praja oleh petugas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Madiun yang berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Dan massa akhirnya hanya berorasi di sekitar perempatan Tugu. Dan setelah puas menyalurkan aspirasinya, massa akhirnya kembali ke Alun-Alun Kota Madiun, sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. [dio]

GUBERNUR JATIM LANTIK WALIKOTA MADIUN

MADIUN. Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Rabu (29/4) melantik Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar pada tanggal 23 Oktober lalu.

Pasangan yang dilantik di gedung Graha bakti Praja adalah pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto (BARIS). Pada pemilihan walikota lalu diusung oleh Partai Partai Demokrat koalisi dengan Partai Golkar. Dengan demikian pasangan tersebut berhak memimpin Kota Madiun untuk lima tahun mendatang.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun H. Tarmadji Budi Harsono, bahwa pengangkatan pasangan walikota terpilih dan pemberhentian bagi walikota yang lama sesuai dengan SK dari Menteri Dalam Negeri. Dan SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto.

Menurut dia, dengan adanya pelantikan walikota baru untuk periode 2009-2014. Maka Walikota untuk periode 2004-2009 yaitu Kokok Raya resmi diberhentikan dengan hormat setelah habis masa baktinya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengatakan, dengan dilantiknya pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto. Maka pasangan tersebut punya kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi yang telah dijanjikan pada saat masa pencalonan. Jika tidak dilaksanakan masyarakat berhak untuk menagih janjinya.

Dan juga ada beberapa hal pokok yang secara serius harus dilaksanakan oleh pasangan terpilih. Di antaranya adalah lahan yang semakin berkurang untuk pembangunan, masalah air bersih yang baru dimanfaatkan 80 persen warga Kota Madiun. Disamping itu juga mengenai kesehatan, kemiskinan serta fasilitas pemakaman umum.

Selain itu permasalahan yang harus dibenahi di Kota Madiun adalah, penurunan indeks daya beli tahun 2008. Karena jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 70,8 persen pada tahun 2007 yang hanya mencapai 50, 15 persen di tahun 2008.

Penurunan daya beli ini diperkirakan imbas dari kebakaran Pasar Besar Madiun pada Oktober lalu. Selain itu, juga belum adanya perhatian pada industri kecil yang kesulitan dalam hal modal, pemasaran, dan sumber daya manusia, kata Gubernur.

Menurut Sukarwo, dengan dilakukannya sumpah jabatan dihadapan seluruh muspida, anggota DPRD kota dan masyarakat Kota Madiun. Maka Walikota dan wakil Walikota Madiun harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang harus segera dibenahi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

Karena semua program bisa berjalan dengan baik jika SDM yang ada bisa dipertanggung jawabkan. Untuk peningkatan SDM maka pimpinan eksekutif harus meningkatkan sistem pendidikan masyarakatnya, tambah Sukarwo.
Dan masih ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu jalinan komunikasi dengan masyarakat. Dikarapkan agar walikota terpilih bersedia membuka ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat. [dio]

Jalan Alternatif Nganjuk Surabaya Rusak Berat

Jalan alternatif Nganjuk Surabaya sepanjang 4 km rusak berat yang tepatnya dibelahan wilayah utara antara Kec. Gondang dan Kec. Lengkong. Setiap tahun diperbaiki tiga bulan berikutnya sudah rusak, kerusakan itu karena keadaan tanahnya atau kurangnya mutu perbaikan. [dio]